Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo menyatakan relaksasi PSBB tidak bisa dilakukan jika masyarakat belum patuh pada aturan demi menekan penyebaran virus.
(Foto: CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)Jakarta, AIREPORT -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan sebanyak 81 persen masyarakat ingin segera mengakhiri Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun Doni menuturkan keinginan masyarakat itu tak bisa langsung dipenuhi.
"Dari laporan kementerian/lembaga yang lapor ke presiden, 81 persen masyarakat kita ingin segera akhiri PSBB. Tapi tidak mungkin bisa cabut PSBB apabila masyarakat belum patuh," ujar Doni dalam jumpa pers, Rabu (20/5).
Doni tidak menjelaskan secara rinci mengenai metode maupun mekanisme laporan dari sejumlah kementerian tersebut.
Doni menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangat penting untuk mempercepat pencabutan PSBB. Ia sendiri mengaku prihatin karena belakangan justru banyak masyarakat di wilayah PSBB yang beraktivitas seperti biasa.
"Ini benar, kami sangat prihatin karena masih ada masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan," katanya.
Doni meyakini apabila dalam dua minggu ini masyarakat mematuhi protokol kesehatan maka jumlah kasus positif covid-19 dapat menurun. "Tapi yang sangat saya khawatirkan apabila masyarakat masih kirang peduli dengan risiko uang terjadi. Masih ramai, masih sering kumpul, masih sering aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan," ucap Doni.
Kepala BNPB itu menuturkan, waktu menjelang Lebaran itu menjadi waktu krusial untuk segera memutus rantai penularan covid-19. "Sekali lagi tingkat kepatuhan ini penting sekali," katanya.
Juru Bicara pemerintah untuk penanganan virus corona (Covid-19) Achmad Yurianto menyatakan Pemerintah sejauh ini belum memberlakukan relaksasi PSBB karena masih fokus pada penanganan kasus corona dan mencegah penyebarannya.
"Pemerintah sampai dengan saat ini belum melakukan relaksasi PSBB, Pemerintah sampai saat ini masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan PSBB, karena harus fokus melaksanakan ini dan terus menerus," Kata Yuri di Graha BNPB.
Yuri menyebut saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian komprehensif perihal relaksasi PSBB, pasalnya setiap daerah memiliki kondisi dan permasalahan yang berbeda.
Menurutnya, saat ini fokus Pemerintah masih dalam upaya pelaksanaan pemeriksaan dan penelusuran kontak yang dilakukan secara masif.
"Memang benar bahwa kami sekarang, pemerintah sedang melakukan berbagai macam kajian dan skenario yang akan kita kembangkan, dan pasti akan dilaksanakan apabila kondisi pengendalian penyakit memungkinkan untuk dilakukan relaksasi," imbuhnya.
Yuri mengatakan bahwa upaya pembatasan dengan memperhatikan protokol kesehatan, tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun seluruh negara di dunia yang terdampak pandemi covid-19.
Oleh karena itu, ia meminta kepada segenap masyarakat untuk tetap mematuhi imbauan Pemerintah seperti mematuhi segala protokol kesehatan sebagai upaya menekan laju penyebaran covid-19. Karena persebaran covid-19 saat ini cukup masif terjadi di daerah-daerah Indonesia.
"Virus ini ada dimana-mana, ada di sekitar kita. Tidak lagi harus tergantung dari imported case dari luar tapi sekarang sudah banyak didominasi transmisi lokal," lanjut Yuri.
Perkembangan kasus pasien positif covid-19 di Indonesia berdasarkan data Pemerintah per Rabu (20/5) tercatat secara kumulatif terdapat 19.189 kasus positif covid-19, dari angka itu 4.575 orang dinyatakan sembuh dan 1.242 meninggal dunia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar